WALHI Bengkulu dan Forum Peduli Lingkungan Menuntut 7 Tuntutan Terhadap PT. PMS

Brigade-news.com – Bengkulu – Forum Peduli Lingkungan Desa Empat dan WALHI Bengkulu menuntut kepada PT. PMS dengan 7 tuntutan yaitu,
1. Melakukan penghentian operasional produksi PT. PMS
2. Menghentikan seluruh kegiatan PT. PMS
3. Mencabut Seluruh Instrument izin Lingkungan PT. PMS karena telah melakukan pencemaran dan merapas HAM dan Hak Konstitusi Masyarakat Desa Talang Empat
4. Menghentikan Permanen Operasi Produksi PT. PMS
5. Merekomendasikan Permanen Hukum kepada kepolisian, Penegak Hukum Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Bengkulu serta Ombudsman RI perwakilan Bengkulu
6. Melalukan Gugatan Ganti rugi Lingkungan kepada PT. PMS
7. Meminta/Memerintahkan PT. PSM untuk melakukan pemulihan/Restorasi sungai Air Beseri di Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Bengkulu Tengah.
Dengan 7 tuntutan tersebut operasional terhadap PT. PMS karna menilai PT. PMS banyak tuntutan yang melukai keadilan masyarakat, Kamis 11/04/2019.

Foto Tuntutan terhadap PT. PMS BengkuluKop

“pada ahirnya, meski telah melakukan aksi untuk menolak izin operasional PT
PSM, Forum Peduli Lingkungan Desa Empat dan Forum WALHI Bengkulu aksi tuntutan yang di paparkan akan menjadi catatan yang sangat penting karna akan melukai rasa keadilan masyarakat, ketikan kotporasi dibiarkan melanggar hukum, merusak lingkungan, dan mengorbankan hak-hak masyarakat, kata Founder “Get Plastic” Dimas Bagus Wijanarko kepada Brigade-news.com.

Dimas menuturkan, Forum Peduli Lingkungan Desa Talang Empat dan Walhi Bengkulu telah melakukan upaya hukum yang merupakan bentuk keseriusan perjuangan selama ini. Begitu pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Bengkulu (DPRB) juga telah memberikan keputusan politik atas perjuangan rakyat dimana DPRB sangat peduli terhadap adanya aksi ini.

Namun pemerintah Bengkulu sampai hari ini belum menindaklanjuti 7 tuntutan tersebut karna pemerintah Bengkulu untuk membentuk tim khusus yang melibatkan DPRB untuk melakukan upaya Hukum terhadap izin usaha Operasional Produksi yang di keluarkan oleh BKPM RI.